LMND Sultra Kritik Rencana Kemensos Bangun Sekolah Rakyat: Dinilai Langgar Tupoksi dan UUD 1945

PINTUPERADABAN.COM, Kendari - Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Sulawesi Tenggara (EW-LMND Sultra) menyoroti rencana Kementrian Sosial (Kemensos) membentuk sekolah rakyat bagi anak-anak keluarga miskin.

Sekretaris wilayah LMND Sulawesi tenggara, La Ode Muhammad Ismail menilai, Sekelas Mentri Sosial mestinya tau dan sadar bahwa, Sekolah Rakyat yang akan di kelola di bawah naungan kemensos masuk dalam wilayah kerja Kemendikdasmen.

"Sekelas Mentri Sosial mestinya tau dan sadar bahwa, integritas adalah tolak ukur kepercayaan publik seperti yang diketahui Kemensos mengusulkan program Sekolah Rakyat yang akan di kelola di bawah naungan kemensos, hal ini masuk dalam wilayah kerja/tupoksi Kemendikdasmen", Ungkap Ismail.

Ismail juga menambahkan,  jika program sekolah rakyat dijalankan akan ada tiga jenis sekolah dengan tata kelola lembaga pemerintah yang berbeda :

1. Sekolah/Madrasah negeri dikelola Kemendikdasmen dan Kemenag
2. Sekolah rakyat dikelola oleh Kemensos
3. Sekolah Unggul Garuda dikelola oleh Kemendiktisaintek.

Dengan demikian, kita menganut multisistem pendidikan. Maka ini bertentangan dengan UUD 1945 (Pasal 31 ayat 3). “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.

Olehnya itu Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi Sulawesi Tenggara (LMND SULTRA) mengusulkan, Kemensos seharusnya fokus saja pada tupoksinya dalam menyelesaikan masalah sosial dan kemiskinan yang masih sangat tinggi dan biarkan kewenangan pendidikan menjadi tanggungjawab Kemendikdasmen agar lebih terarkonsentrasi", Tutupnya La Ode Muhammad Ismail, Jumat (02/05/2025).

Untuk diketahui, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan Presiden Prabowo Subianto berencana memulai pembangunan 200 sekolah rakyat di Indonesia. Nantinya, sebagian sekolah rakyat akan dibangun dengan menggunakan APBN, sedangkan sisanya partisipasi sektor swasta.